pelayanan terpadu. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. pelayanan terpadu

Tujuan khusus: Terlaksananya pelayanan antenatal terpadu, termasuk konseling, dan gizi ibu hamil, konseling KB dan pemberian ASI. 1) Menyediakan pelayanan antenatal terpadu, komprehensif dan berkualitas, termasuk konseling kesehatan dan gizi ibu hamil, konseling KB dan pemberian ASI. Definisi ini. 2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak telah melakukan Bimbingan Teknis dan…. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Satria - Sudirman, RT. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai lembaga baru pengganti Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat memerlukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan TerpaduA. b. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap ; KEPPRES No. Pada 2013 dilaksanakan ujicoba pengembangan Pandu Gempita di 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bantaeng, Berau, Sragen, Kota Sukabumi dan Kota Payakumbuh. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan. Regulasi. bahwa kesulitan akses pelayanan kesehatan pada beberapa daerah di Indonesia menyebabkan masih tingginya kematian neonatal, bayi, dan anak balita; b. id. Namun, DPMPTSP yang dahulu. C-22, Jakarta Selatan. 11 berbagai daerah diharapkan agar pelayanan Kehadiran PTSP diharapkan dapat yang efektif dan efisien dapat terus berjalan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu; Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng . Beranda - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melayani Dengan Prima. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. 5. Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta dalam rangka. bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; b. E. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). pelayanan perizinan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadubuah sistem pelayanan terpadu dimana pro-ses pengelolaan beberapa jenis pelayanan dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat. Jl. 00 Wita Sabtu – Minggu : Tutup. Intruksi Kepala Dinas PMPTSP NO. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur. Jl. Akses Mudah. Peta Digitasi Investasi. Pelayanan yang diberikan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang, meliputi : a. Hadir dengan tampilan dan pengalaman baru. Terlaksananya dukungan emosi dan psikososial sesuai dengan keadaan ibu hamil pada setiap kontak dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan dan interpersonal yang baik. Pengelompokan Fungsi/Kelompok Jabatan Fungsional 1. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah, alat, dan indikator untuk meningkatkan kualitas, cakupan, dan efektivitas layanan kesehatan dasar untuk mencegah dan mengobati malaria , terutama di daerah endemis. Website DPMPTSP. 7D PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 2017 I. 00 WIB Jumat : Pukul 08. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sudah tercapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 pasal 3 “Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Malang merupakan organisasi publik yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan sistem PTSP. 1. ABSTRACT. Penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara team adalah suatu proses dalam membuat rencana tindakan pelayanan pasien dengan. HR. Tujuan Umum Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang. STATUS PERATURAN. Kami ada untuk anda, Dedikasi Integritas dan Akuntabilitas. 12. Pelayanan Jakarta DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Pada pedoman ini juga disampaikan ANC dilaksanakan minimal 6 kali dimana pada ANC kunjungan pertama dokter akan melakukan skrining dan menangani faktor risiko kehamilan. dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan hasilnya memberikan pelayanan perizinan yang lebih efektif, mudah dan murah (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu). STRATEGI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH. Latar belakang penulis mengambil judul di atas adalah mayarakat yang belum mengetahui SOP yang ada dan kurangnya kelengkapan berkas yang diperlukan. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 - Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan informasi yang Anda punya, Anda bisa mengetahui izin apa saja yang dapat Anda ajukan. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Persyaratan Persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang dinilai sudah Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang terbilang tidak terlalu banyak, rata-rata hanya 8-10yang menerapkan konsep pelayanan terpadu (integrated public service), maka dari itu instansi atau organisasi publik lainnya dapat berkaca pada sistem pelayanan prima. Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinamakan Unit Layanan Terpadu (ULT) yang mulai operasional pada tanggal 9 Maret 2015. Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti penerapan prinsip pelayanan prima di Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Makassar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta selaku Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta, memiliki 316 service point atau Unit Pelaksana yang. Unit Layanan Terpadu adalah Layanan satu pintu yang mengakomodir seluruh layanan yang ada di Universitas Sumatera Utara untuk memungkinkan kontrol penuh terhadap seluruh aspek pelayanan yang ada di Universitas Sumatera Utara. bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait. Pos Pelayanan Terpadu perlu peran serta pemerintah daerah dan lintas sektoral agar pelaksanaan dapat berjalan efektif; c. September 20, 2023. R. Dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa. PSC, Poskesdes. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 - Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung. Dalam model ini pelayanan tidak hanya meliputi masalah medis, tetapi juga faktor yang memengaruhi penyakit, misalnya psikososial, harus dikaji dan ditata laksana. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) sebagai garda terdepan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Peraturan Walikota Surabaya : Nomor. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan format. 24 Tahun 2006 bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non . Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur merupakan Nomenklatur baru dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muna ProvinsiSulawesi Tenggara 2. Galeri. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan d. (2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan. 2. Pelaksanaan 2021 dan Persiapan Rencana 2022 Desa Dampingan. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Melalui Surat Edaran Nomor 503/125/PUOD tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu satu Atap, tahun 1998 ditetapkan Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Terbadu Satu Atap. DPMPTSP Sulteng dan Ombudsman RI Bahas Peningkatan Pelayanan Publik di Sulawesi Tengah. idDOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BANGUNTAPAN I – SOP ALUR PELAYANAN ANC TERPADU 7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. KabupatenSidoarjo memiliki 18 kecamatan yang sudah menerapkan PATEN secara serempak. Website Link Terkait. 00 – 12. Gubernur NTB memberikan Arahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 September 22, 2023 September 25, 2023 adminpelayanan perizinan. Badan Pusat Statistik. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota BogorPusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah berdiri sejak tahun 2007 dan saat ini telah memasuki tahun ke-9 dalam pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan. MPP yang disiapkan mencapai dua lantai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat,. UKBM yang telah berkembang, antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Pos Malaria Desa (Posmaldes), Pos TB Desa, Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Pondok Bersalin Desa. Tahun Terbit 2020. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Sigit Hendro Sulistyo 19811126 200903 1 006 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui peran pemerintah daerah Ahmad, Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah, Kepemimpinan Diri Guru Dan Sekolah Efektif 229 IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Yuli Tirtariandi El Anshori, Enceng dan Anto Hidayat FISIP Universitas Terbuka , Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418, e-mail: [email protected] Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi atau lebih sering disebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006. Jl. 2020-02-17. 1. Pasal 12 Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan: a. 21 Jatinangor Telepon : 022-84288819Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya City with the implementation plan has been established. Sekilas DisnakerPMPTSP. pelayanan terpadu j. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap. go. 05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu. COM, CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tengah mempersiapkan Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pelayanan masyarakat. This research uses qualitative descriptive method with „purposive‟ informant determining technic. Wawancara pada Nursinah, S. Tujuan tersebut bisa terwujud dengan melakukan penyederhanaan birokrasi. Menjelaskan konsep dasar Pelayanan Terpadu PTM di FKTP 2. METADATA PERATURAN. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas. Jl. 2. Adapun untuk mengukur kesiapan pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dalam menerapkan kebijakan OSS, Penulis. Bandung Smartcity. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, maka layanan pendidikan dan kebudayaan yang ditangani unit kerja masing-masing di lingkungan Kemdikbud di kelola secara terpadu satu pintu yang dikoordinasikan oleh Biro komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemdikbud. SHARE. Penerapan standar. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Indonesia, P. Monitoring Izin. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam yang telah melakukan pelayanan pengajuan perizinan melalui aplikasi online sejak 20. 3. Jam Pelayanan. Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta dalam rangka. ULT merupakan transformasi birokrasi di USU yang hadir untuk. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPedoman Pembinaan Terpadu Puskesmas Oleh Dinas Kesehatan Katalog Dalam Terbitan. R. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata. Sos. Tentang Kami. pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini disusun berdasarkan apa yang telah saya laksanakan pada saat dilapangan yaitu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang beralamat di Jalan KH Abdurrahman. . e-mail: dpm-ptsp@kalbarprov. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75125 Senin – Kamis : 08. PDF | On Nov 28, 2018, Jurnal Madani and others published Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | Find, read and cite all the research. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan. Antenatal Care. Pelayanan Terpadu Malam Hari atau PTMH dilaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 111 Tahun 2010 tertanggal 15 November 2010. × Informasi untuk AndaNomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, jenis pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang menjadi kewenangan BPMPT Provinsi Jawa Barat bertambah menjadi 261 jenis perizinan, terdiri dari izin sebanyak 148 jenis izin dan 113 jenis non izin, yang sebelumnnya berjumlah 205 jenis perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Samarinda Seberang dan faktor pendukung dan penghambat Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Provinsi Kalsel Tahun 2021 adalah dokumen yang menyajikan capaian kinerja, tantangan, dan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Tersedia setiap saat. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Standar Pelayanan pada , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini; KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : 1. 1 EP 3 HALAMAN1 DARI4 SOP ALUR PELAYANAN ANC TERPADU STANDAR OPERATING PROSEDUR No dokumen Tgl revisi Tglterbit Halaman Halaman 1 dari 4 UPT PUSK. HR. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. Pelayanan Statistik Terpadu. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mendukung pelayanan. Dr. Diharapkan melalui website ini kiranya masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP Aceh) mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan investasi, promosi, dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi,. Curug, Kota Serang-Banten Email : dpmptsp@bantenprov. SPGDT adalah sebuah sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur, pelayanan pra Rumah Sakit, pelayanan di Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit. Pola Pelayanan Terpadu Pola pelayanan terpadu merupakan suatu pola pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi yang terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Beranda. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya Program Diploma III Manajemen Administrasi Sekolah. Capaian Kinerja Capaian kinerja Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dilakukan dengan caraPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan,. 3. Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kinerja PTSP adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah. Kepala Puskesmas melakukan penilaian terhadap rencana layanan terpadu yang telah dibuat oleh masing masing petugas pelayanan klinis, apakah sesuai antara rencana layanan dengan. SEKILAS TENTANG DPMPTSP. VISI DAN MISI KABUPATEN. Kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat pada awal-awal tahun 1970, dimana kader-kader PKK telah berperan aktif denganPada aplikasi pelayanan terpadu satu pintu Politeknik Negeri Jember ini semua informasi umum tentang pelayanan dan pengumuman lainnya diakses melalui website pintu. Read More Solusi pelayanan warga Jakarta. 1-3 (Eks Gedung Siola) DASAR HUKUM ORGANISASI. a. Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi Rikka Septiandini1 1. 00 WITA dan Hari Jum'at Pukul 09:00 s/d 15:30 Wita, DPMPTSP dengan alamat "Jalan. Karena itu, seluruh petugas di Puskesmas perlu mengerti dan paham tentang Kesehatan Reproduksi , serta tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu. 2, Komp. Oleh karena itu berbagai upaya internal maupun eksternal dilakukan untuk perbaikan pelayanan kepada calon investor atau pengusaha pengusaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sos,M,Si yang diwakili oleh. 1. Memenuhi kelancaran pelayanan dan peningkatan kinerja aparatur di Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat, perlu Adanya Pekerjaan Evaluasi Penyelenggaraan PTSP, Evaluasi Penyederhanaan Proses Perizinan, Gelar InovasiSEMUA PELAYANAN DI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) POLRES BIAK NUMFOR TIDAK DIPUNGUT BIAYA ( GRATIS ) 5. B. Masyarakat Kota Surakarta kurang sadar akan pentingnya sebuah pengurusan IMB, pemerintah masih banyak menemukan dilapangan bangunan. 2020. Tipe Dokumen. 2020; Jakarta; 85 Hal; Keterangan. 2 Tahun 2021 IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KABUPATEN TRENGGALEK *Berlian Tyasotyaningarum1), Arsita Putri Winanti2) 1,2) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri, Indonesia *Email Korespondensi : berlian. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1. 46 a. DATA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK. (031) 3954818 KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SUKOMULYO NOMOR : 444/ /437. Diharapkan melalui Website ini kiranya masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam urusan. ANTENATAL CARE (ANC) TERPADU "14 T" & "17 T". 2) Kegiatan selain pelayanan publik a) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, workshop, konsinyasi, pemantauan, evaluasi dan kegiatan sejenis - 8 - - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1. Persyaratan 1. Aplikasi Pelayanan ini terdiri dari 52 jenis lisensi dan non-lisensi dari 11 sektor yang dapat diperoleh dari satu tempat.